Kami Sosial Indonesia

Lembaga sosial mungkin sering terdengar oleh masyarakat, tetapi tak jarang dari masyarakat mengerti fungsi dari lembaga sosial, dan apa dampak dari lembaga sosial tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Lembaga sosial sejatinya adalah sebuah lembaga yang berfokus dalam menegakkan norma-norma di masyarakat, mengatur interaksi dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk menyelesaikan serta menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan sosial. Lembaga sosial sering juga disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, biasanya adalah lembaga yang tidak mementingkan keuntungan atau non-profit, namun beberapa lembaga sosial juga merupakan lembaga profit. Lembaga sosial tidak jauh berbeda dari organisasi, yang memiliki tujuan dan kesepakatan bersama, tergantung dari apa ideologi yang dianut. Lembaga sosial memiliki beberapa jenis, setidaknya ada 7 jenis, yakni ; lembaga sosial keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, hukum, dan budaya. Lembaga sosial dalam bidang-bidang ter

Sebagai negara yang memiliki konstitusi pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang langsung dipilih oleh rakyat, wajib bagi rakyatnya untuk mengetahui asas pemilihan umum, agar bisa memilih pemimpinnya secara berkualitas. Untuk itu, terciptalah sebuah asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu untuk pemilih dan juga penyelenggara. Asas yang diperuntukkan bagi pemilih, LUBER adalah kepanjangan dari Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Sedangkan JURDIL, asas yang diperuntukkan bagi penyelenggarana Pemilu adalah Jujur dan Adil. Langsung yang dimaksudkan dalam LUBER adalah pemilihan umum terselenggara secara langsung, dan tidak untuk diwakilkan. Artinya, pemilih harus memilih secara langsung, dan tidak bisa menitipkan atau meminta orang lain memilihkan pilihannya. Umum, yang dimaksudkan adalah pemilihan umum berhak diikuti oleh semua warga negara terutama yang sudah legal atau sudah memiliki identitas resmi. Bebas, artinya pemilihan umum bersifat bebas me

[ Artikel ini mengandung muatan dewasa. Kebijaksanaan pembaca sangat diharapkan pada saat membaca artikel ini. ] Pada era perang dunia kedua, Jepang berusaha menginvasi dunia dan menunjukkan eksistensinya di dunia melalui penguasaan wilayah asia. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, menjadi semboyan utama propaganda jepang untuk menakhlukan asia (baca mengenai propaganda di artikel berikut ini ). Ambisi tersebut harus dibayar mahal oleh Jepang dengan menginvasi wilayah-wilayah asia, dari Korea, China, hingga Indonesia. Ambisi militer Jepang tersebut, perlu mengorbankan banyak hal, tidak hanya secara militer, tetapi juga secara sosial. Tentara-tentara Jepang yang menginvasi wilayah-wilayah asia tersebut berperang dan menetap selama berbulan-bulan. Tentara yang didominasi laki-laki, memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan hasrat seksual. Akibatnya, pemerintah Jepang berusaha memuaskan hasrat seksual tentaranya dengan menculik banyak perem

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kita mengenal lembaga legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). Kedua lembaga ini sering disangkut pautkan, terlebih kedua lembaga ini juga saling berkaitan dan berhubungan. Mungkin yang kerap kali membingungkan masyarakat adalah anggota DPR juga anggota MPR, dan sangat mungkin bahwa tugasnya akan bersinggungan. Namun, apa perbedaan antara MPR dan DPR yang sesungguhnya? Simak artikel berikut ini untuk mengetahui perbedaan dua lembaga besar negara Indonesia ini.  Pemilihan Anggota DPR dan MPR Meskipun sama-sama badan legislatif, MPR dan DPR memiliki cara yang berbeda dalam merekrut anggotanya. Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sedangkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR, anggota DPD, dan perwakilan golongan tertentu, hal ini mengartikan jika seseorang adalah anggota DPR, maka ia juga anggota MPR.  Ketua DPR dan MPR dipilih berda

Jika pada artikel sebelumnya, telah dibahas pengertian singkat mengenai integrasi sosial. Di dalam artikel telah disebutkan bahwa interaksi sosial masyarakat menjadi kunci terjadi integrasi sosial. Simak artikel mengenai integrasi sosial dalam artikel berikut ini. Namun, sejatinya integrasi sosial bisa terhambat, atau bahkan gagal jika terjadi beberapa alasan. Apa sajakah alasan terhambatnya integrasi sosial tersebut? Integrasi sosial memiliki syarat utama yaitu toleransi. Ya, jika masyarakat saling bertoleransi, maka integrasi sosial bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa melebur menjadi satu kesatuan, dan menghasilkan fungsi yang baru. Namun, jika masyarakat sulit untuk bertoleransi satu sama lain, maka intergrasi sosial juga akan terhambat. Masyarakat yang saling menutup telinga, tidak menerima satu sama lain, dan enggan melebur menjadi satu, bisa menghambat terjadinya integrasi sosial. Masyarakat yang acuh, yang tidak peduli satu sama lain, dan tidak melakukan interaksi

Apakah anda sering mendengar istilah integrasi sosial tetapi tidak mengerti maksud dan contoh dari istilah tersebut? Simak artikel berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai integrasi sosial beserta contoh-contohnya. Pengertian Integrasi Sosial Integrasi sendiri memiliki maksud pembaruan atau peleburan menjadi satu. Sehingga, integrasi sosial adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda atau tidak saling berhubungan di dalam masyarakat, yang kemudian akan menghasilkan pola-pola kehidupan baru di masyarakat. Pola ini nantinya akan menghasilkan keserasian fungsi di dalam masyarakat. Integrasi sosial juga proses bagaimana manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda saling interaksi dan membaur di masyarakat, sehingga bisa menemukan fungsi dan perannya masing-masing di masyarakat dengan pola-pola tertentu. Proses integrasi sosial terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan integrasi interpersonal, atau taraf ketergantungan antar-pribadi. Ta

Berita tentang kriminalitas kerap kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kriminalitas yang marak terjadi di masyarakat banyak jenisnya. Mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Kriminalitas secara pengertian adalah sebuah perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain, yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan tersebut melanggar hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat. Kasus-kasus kriminalitas biasanya didasari oleh berbagai faktor. Ada kasus kriminal yang didasari atas adu argumen, saling beradu argumen hingga ada pihak yang merasa sakit hati dan akhirnya berusaha menyelakai atau merugikan orang lain dengan tindakan kriminal. Namun, banyak sekali kasus kriminalitas yang didasari oleh desakan ekonomi. Pelaku kriminalitas yang berasal dari kalangan kelas bawah ingin mendapatkan uang dengan cara yang singkat melalui tindakan kriminal seperti pencurian, atau penipuan harta benda. Tekanan ekonomi, membuat pelaku kri

Kita kerap kali mendengar tentang strata sosial. Memang dibeberapa nilai-nilai tertentu, manusia punya kedudukan yang sama, tetapi tidak memungkiri dalam kehidupan sosial, terdapat strata tertentu di masyarakat. Stratifikasi sosial adalah pembagian tingkatan atau kelas masyarakat secara vertikal, alias dari bawah ke atas. Beberapa teoritis Sosiologi memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap stratifikasi sosial. Karl Max menganggap bahwa kelas sosial muncul akibat adanya kesenjangan antara kaum buruh dan pemilik alat produksi. Sedangkan Emile Durkheim, lebih memandang stratifikasi sosial sebagai bagaimana seseorang berkontribusi atau bagaimana fungsi sosial seseorang diklasifikasikan melalui stratifikasi sosial.Menurut Erik Olin Wright, stratifikasi sosial tidak hanya sekedar berbicara mengenai struktur kelas beserta pengaruhnya di masyarakat, tetapi juga mengenai keterikatan elemen-elemen masyarakat yang kemudian menghasilkan suatu kehidupan sosial. Kriteria pembagian stratifik

Pernah mendengar istilah mobilitas sosial? Eits, ini bukan membahas mobil-mobilan ya, tapi sesuatu yang lain. Meskipun sama-sama memiliki maksud "bergerak", namun mobilitas sosial bukan hanya sekedar berpindah tempat. Mobilitas sosial adalah perubahan atau pergeseran status atau posisi sosial seseorang di masyarakat yang bisa jadi berpindah ke lebih tinggi atau rendah. Mobilitas sosial juga berkaitan dengan stratifikasi sosial. Mobilitas sosial memiliki 4 jenis, sedangkan faktor mengapa seseorang bisa mengalami mobilitas sosial bisa terjadi melalui berbagai faktor. Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Jenis Mobilitas Sosial Mobilitas sosial dibagi menjadi 4 jenis, yakni vertikal, horizontal, antargenerasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial vertikal adalah perubahan status atau posisi sosial seseorang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Untuk contoh perubahan status dari atas ke bawah adalah ketika seorang pejabat melakukan tindakan kriminal dan ma

Jika pada artikel sebelumnya Kami Sosial Indonesia membahas mengenai pemahaman dan latar belakang dari politik etis, pada artikel kali ini , Kami Sosial Indonesia akan membahas bagaimana penyimpangan yang terjadi selama Belanda menerapkan sistem ini di Hindia Belanda. Simak artikel mengenai politik etis pada artikel berikut ini. Politik etis sesungguhnya punya tujuan yang baik, dimana rakyat Hindia Belanda seharusnya bisa merasakan kesejahteraan dari kerja kerasnya membuat uang untuk Belanda. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak terjadi begitu saja. Kendati memiliki penyimpangan, sesungguhnya politik etis juga memiliki dampak pada kemerdekaan Indonesia. Penyimpangan Politik Etis yang Terjadi  Politik etis yang memiliki asas  Trias Van deventer,  punya 3 program utama, yakni : irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Program irigasi yang sebenarnya berhasil membangun bendungan, nyatanya tidak digunakan untuk mengairi tanah-tanah perkebunan atau pertanian milik rakyat. Nyatanya irigasi

Latar Belakang Politik Etis Pada era kolonial, bangsa Indonesia dieksploitasi sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Belanda melakukan apapun untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari Hindia Belanda. Salah satu kebijakan Belanda yang kontroversial dalam menjalankan ambisinya menguasai tanah air adalah dengan membuat kebijakan 'Tanam Paksa' atau dalam Bahasa Belanda Cultuurstelsel . Kebijakan ini mengharuskan rakyat Hindia Belanda pada saat itu untuk menanam jenis tanaman tertentu yang memiliki nilai ekspor, dan nantinya harus dijual ke Belanda. Besaran tanah yang wajib ditanami oleh tanaman nilai ekspor adalah sebanyak 20%. Jika penduduk tidak memiliki tanah, maka harus bekerja selama 75 hari di wilayah tanah milik pemerintah. Akibat dari tanam paksa ini, banyak rakyat yang menderita, hidup tidak sejahtera, bahkan berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan pihak Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari sistem tanam paksa tersebut. Beberapa politikus Be

Apakah anda sering mendengar tentang tawuran antar pelajar? Tawuran antar pelajar adalah pertengkaran antar pelajar tingkat SMP atau SMA yang berbeda sekolah, yang dilakukan di jalanan atau di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat. Pelajar-pelajar tersebut memukul dan melakukan kekerasan satu sama lain terhadap lawannya. Perilaku pelajar yang melakukan tawuran ini kerap kali dijadikan contoh penyimpangan sosial. Namun, apa sebenarnya penyimpangan sosial tersebut? Mari simak penjelasannya berikut ini. Apa itu Penyimpangan Sosial? Menurut James Vender Zender, perilaku menyimpang ini bisa dimasudkan sebagai perilaku yang tidak sesuai menurut kebanyakan orang dan melebihi batas toleransi. (Rosyidah, 2015). Sedangkan menurut Soetomo dalam Nur (2017), perilaku menyimpang bisa menjadi sumber masalah, karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.  Secara sederhana, penyimpangan sosial (atau juga sering disamakan dengan perilaku menyimpang) adalah keadaan dimana masyarakat terten

Dalam konstitusi di Indonesia, berlaku sebuah kewenangan bernama hak otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah wewenang setiap daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan dan perundang-undangan di wilayah-wilayah tertentu. Meskipun memiliki kewenangan membuat peraturan tersendiri, daerah-daerah tersebut biasanya memiliki batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh negara. Lanndasan mengenai Otonomi Daerah ada pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Tetapi, beberapa kali UU ini mengalami revisi dan pembaruan. Landasan UU Otonomi Daerah yang berlaku untuk saat ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2008. Mengapa perlu hak otonomi daerah? Setiap daerah atau wilayah memiliki karakteristik rakyat yang berbeda dari banyak beragam bidang. Beberapa peraturan dari pemerintahan pusat di negara tidak bisa diterapkan di setiap daerah di seluruh negara. Hal ini sekali lagi karena kondisi daerah satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada daerah yang sudah punya jalan beraspal di se