Langsung ke konten utama

Mengenal Politik Etis, Sistem Politik Era Kolonial

Latar Belakang Politik Etis

Pada era kolonial, bangsa Indonesia dieksploitasi sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Belanda melakukan apapun untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari Hindia Belanda. Salah satu kebijakan Belanda yang kontroversial dalam menjalankan ambisinya menguasai tanah air adalah dengan membuat kebijakan 'Tanam Paksa' atau dalam Bahasa Belanda Cultuurstelsel. Kebijakan ini mengharuskan rakyat Hindia Belanda pada saat itu untuk menanam jenis tanaman tertentu yang memiliki nilai ekspor, dan nantinya harus dijual ke Belanda. Besaran tanah yang wajib ditanami oleh tanaman nilai ekspor adalah sebanyak 20%. Jika penduduk tidak memiliki tanah, maka harus bekerja selama 75 hari di wilayah tanah milik pemerintah.

Akibat dari tanam paksa ini, banyak rakyat yang menderita, hidup tidak sejahtera, bahkan berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan pihak Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari sistem tanam paksa tersebut. Beberapa politikus Belanda beraliran liberal mengkritik adanya tanam paksa, hal ini dikarenakan pemerintah Belanda hanya meraup keuntungan, dan tidak memikirkan dampak kemanusiaan bagi rakyat yang harus menaati sistem tanam paksa. Wartawan asal Belanda, Pieter Brooshooft dan politkus C.Th. van Deventer, adalah beberapa tokoh yang mengkritik eksploitasi Belanda di Hindia Belanda. Banyaknya rakyat yang terbelakang, membuat pemerintah Belanda tidak lagi tinggal diam, dan memunculkan sebuah sistem politik baru, yakni politik etis.

Politik Etis dan Penerapannya

Politik etis adalah politik balas budi. Politik etis maksudnya mengharuskan pemerintah kolonial untuk memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan rakyat kolonial. Usulan politik etis telah ada sejak tahun 1890-an, tetapi saat Ratu Wihelmina naik tahta pada tahun 1901, barulah sistem politik ini berjalan di Hindia Belanda. Sistem Politik Etis memiliki 3 program utama yang juga disebut sebagai Trias Van deventer. Trias Van deventer memiliki program (1) Irigasi, atau pengairan untuk tanah perkebunan dan pertanian, (2) Edukasi, atau pendidikan, (3) Transmigrasi, atau pemerataan penduduk.

Program irigasi yang dijalankan pada era politik etis berhasil membangun bendungan di sekitaran sungai Berantas dan wilayah Demak. Bendungan yang dibangun diperkirakan mampu menampung 96.000 liter air. Program pendidikan berhasil membuat sekolah-sekolah dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Sekolah Teknik ITB dibangun pada era ini menyusul adanya politik etis. Sedangkan transmigrasi, membuatkan program pemerataan penduduk, dimana penduduk di wilayah Jawa dikirim ke Sumatera dan Suriname (wilayah koloni Belanda di Amerika Selatan) untuk bekerja di perkebunan di area tersebut.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Sosial Budaya pada Era Digital

Ancaman sosial budaya tidak terdengar asing ditelinga kita. Ancaman sosial budaya termasuk dalam ancaman non militer. Maksudnya, sebuah ancaman untuk menghancurkan suatu bangsa tanpa menggunakan jalur militer. Nah sobat Kami Sosial, apakah ancaman sosial budaya dan bagaimana ancaman sosial budaya tersebut dilakukan menggunakan teknologi digital di era digital saat ini? Mari simak artikel berikut ini. Maksud dari Ancaman Sosial Budaya Ancaman sosial budaya berarti ancaman yang ditimbulkan melalui interaksi-interaksi sosial di tengah masyarakat. Interaksi yang menimbulkan ancaman atau konflik tersebut berhubungan dengan kebudayaan. Ancaman ini juga bisa berasal dari dalam, maupun luar budaya masyarakat. Ancaman bisa berupa konflik antar masyarakat, atau masuknya budaya asing yang secara perlahan merusak isi masyarakat. Contoh ancaman sosial budaya yang berasal dari luar adalah masuknya budaya asing yang berasal dari arus globalisasi, yang tidak sesuai di masyarakat, tetapi dicoba u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mengenal Istilah Buzzer Politik

Pada saat era Pemilu Presiden dan Legislatif di tahun 2019 ini, kita mungkin tidak asing dengan istilah buzzer politik. Jika kita rajin berselancar di internet dan mengikuti perkembangan berita politik melalui media sosial, netizen atau pengguna media sosial kerap kali menyebutkan istilah ini. Keberadaan buzzer politik seperti antara ada dan tiada. Benarkah ada orang sungguhan yang menjadi buzzer politik, atau istilah ini hanya digunakan untuk menjatuhkan lawan politik? Kami Sosial Indonesia akan membahas selengkapnya. Pengertian Istilah  Buzzer  Buzzer adalah akun anonim di media sosial yang kerap kali membuat unggahan di media sosial mengenai apa saja sesuai kesepakatan antara buzzer dengan perusahaan atau perseorangan yang menyewa buzzer  untuk mempengaruhi pengguna media sosial yang lain .  Mempengaruhi orang lain adalah pekerjaan utama bagi seorang  buzzer. Buzzer perlu membuat buzz atau menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada pengguna lain di media...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Beragam itu Indah! Manfaat Keragaman Sosial Budaya

Jika anda warga negara Indonesia, pastinya tidak asing lagi bahwa Indonesia dikaruniai keragaman budaya yang begitu banyak. Setidaknya, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, menurut hasil statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada survey penduduk di tahun 2010. Jumlah itu tidak sama dengan negara-negara lain di dunia ini yang paling tidak hanya memiliki suku bangsa kurang dari 10. Indonesia memiliki 1.340, dan diantaranya banyak yang mirip atau bahkan benar-benar berbeda. Lantas apakah manfaat dari keragaman sosial budaya yang Indonesia miliki? Manfaat Keragaman Sosial Budaya Memiliki aneka ragam budaya tentunya memiliki manfaat. Manfaat yang paling utama adalah kita bisa memperluas pengetahuan kita mengenai budaya diluar budaya kita sendiri. Terkadang, kita akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dari budaya lain. Misalnya mengenai perbedaan upacara kematian di beberapa budaya di Indonesia. Di Toraja misalnya, orang yang meninggal jasadnya akan dikuburkan dengan kuburan b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya