Langsung ke konten utama

Politik Etis, Penyimpangan Serta Dampaknya

Jika pada artikel sebelumnya Kami Sosial Indonesia membahas mengenai pemahaman dan latar belakang dari politik etis, pada artikel kali ini, Kami Sosial Indonesia akan membahas bagaimana penyimpangan yang terjadi selama Belanda menerapkan sistem ini di Hindia Belanda. Simak artikel mengenai politik etis pada artikel berikut ini. Politik etis sesungguhnya punya tujuan yang baik, dimana rakyat Hindia Belanda seharusnya bisa merasakan kesejahteraan dari kerja kerasnya membuat uang untuk Belanda. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak terjadi begitu saja. Kendati memiliki penyimpangan, sesungguhnya politik etis juga memiliki dampak pada kemerdekaan Indonesia.

Penyimpangan Politik Etis yang Terjadi 

Politik etis yang memiliki asas Trias Van deventer, punya 3 program utama, yakni : irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Program irigasi yang sebenarnya berhasil membangun bendungan, nyatanya tidak digunakan untuk mengairi tanah-tanah perkebunan atau pertanian milik rakyat. Nyatanya irigasi justru digunakan untuk mengairi tanah perkebunan milik pemerintah dan juga pihak swasta Belanda. Padahal jika pengairan benar-benar dilakukan ke tanah-tanah milik rakyat, maka bisa jadi tanah semakin subur, dan hasil panen lebih berkualitas.

Sedangkan pada bidang edukasi, Belanda sejatinya membangun banyak sekolah lengkap dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Namun, sayangnya yang bisa menikmati sekolah ini tidak semua orang. Hanya kaum dari kalangan bangsawan, kaum pendatang asing (pendatang asal arab dan china), serta kaum yang keluarganya bekerja sebagai pegawai negeri saja yang bisa merasakan sekolah. Rakyat kecil tidak bisa merasakan sekolah akibat adanya diskriminasi ini. Tentunya kunci suatu masyarakat bisa sejahtera adalah dengan pendidikan yang merata. Nyatanya politik etis yang diharapkan bisa membawa masyarakat Hindia Belanda pada kesejahteraan lewat edukasi hanyalah mimpi belaka.

Selain dua program tersebut, masih ada satu program terakhir, yakni transmigrasi. Program ini adalah pemerataan penduduk di wilayah lain, sehingga tidak terjadi kepenuhan penduduk di wilayah-wilayah tertentu. Nyatanya, program transmigrasi ini adalah bentuk dari pekerjaan kontrak. Penduduk di wilayah Jawa diminta untuk pergi merantau ke pulau Sumatera dan juga ke Suriname untuk bekerja kontrak di wilayah-wilayah perkebunan milik Belanda. Masyarakat yang tidak sanggup untuk bekerja, mencoba untuk melarikan diri, namun justru ditangkap oleh Belanda dan dihukum. Orang yang diketahui kabur akan ditangkap oleh polisi dan dikembalikan ke tempat kerja.

Dampak dari Politik Etis

Kendati memiliki penyimpangan, politik etis sejatinya memiliki dampak yang besar bagi Hindia Belanda, bahkan bagi Indonesia saat ini. Dalam bidang irigasi, meskipun pada saat penerapannya di masa lalu tidak digunakan untuk rakyat Hindia Belanda, tetapi, pada saat Indonesia sudah merdeka, saluran irigasi ini justru bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Saluran irigasi buatan Belanda ini dipakai untuk pertanian setelah Indonesia merdeka, sehingga mampu membuat pertanian Indonesia lebih berkembang. Dari segi transmigrasi, sebenarnya berdampak pada pemerataan penduduk, khususnya di wilayah Sumatera. Transmigrasi juga berdampak pada pertukaran kultur antara suku Jawa dengan penduduk di Suriname. Indonesia dan Suriname memiliki hubungan yang erat, serta kesamaan budaya akibat transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda.

Sedangkan dari bidang edukasi, politik etis memunculkan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Dengan hadirnya pendidikan, beberapa orang Indonesia mendapatkan ilmu yang lebih luas. Hadirnya pendidikan memunculkan kaum-kaum berpendidikan yang membantu memerdekakan Indonesia dari penjajah. Dengan pendidikan, semakin banyak rakyat Indonesia yang lebih kritis terhadap hak-hak manusia, serta semakin bergelora semangatnya untuk membantu membebaskan Indonesia dari jajahan kolonial. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Sosial dan Masyarakat

Lembaga sosial mungkin sering terdengar oleh masyarakat, tetapi tak jarang dari masyarakat mengerti fungsi dari lembaga sosial, dan apa dampak dari lembaga sosial tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Lembaga sosial sejatinya adalah sebuah lembaga yang berfokus dalam menegakkan norma-norma di masyarakat, mengatur interaksi dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk menyelesaikan serta menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan sosial. Lembaga sosial sering juga disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, biasanya adalah lembaga yang tidak mementingkan keuntungan atau non-profit, namun beberapa lembaga sosial juga merupakan lembaga profit. Lembaga sosial tidak jauh berbeda dari organisasi, yang memiliki tujuan dan kesepakatan bersama, tergantung dari apa ideologi yang dianut. Lembaga sosial memiliki beberapa jenis, setidaknya ada 7 jenis, yakni ; lembaga sosial keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, hukum, dan budaya. Lembaga sosial dalam bidang-bidang ter...

Tentang Makar Politik

Pernakah kalian mendengar istilah makar politik? Jika anda belum familiar dengan istilah makar, cobalah untuk mencari berita tentang hukuman pidana yang diterima oleh penyanyi kondang Ahmad Dhani. Ahmad Dhani yang saat ini tengah mendekam di jeruji besi, dipidana karena kasus makar politik. Apabila anda masih belum memahami istilah ini, simak pembahasannya dalam artikel Kami Sosial berikut ini. Apa itu Makar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makar sendiri memiliki arti (1) akal busuk atau tipu muslihat (2) perbuatan usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Makar adalah sebuah tindakan pidana yang sifatnya mengambil alih kekuasaan politik yang ada dengan tindakan yang bersifat menipu, menyerang, dan membunuh pemerintahan yang sedang menjabat. Pelaku tindakan makar di Indonesia dapat dipidana dengan pasal KUHP Pasal 87, 104, 106 dan 107. Dalam KUHP, tindakan makar politik bisa dikategorikan sebagai keja...

Tahu Lebih Banyak Tentang Organisasi African Union

Sejarah Berdiri Tidak hanya Eropa yang memiliki persatuan negara satu benua, negara-negara di benua Afrika juga mendirikan persatuan negara-negara di benua Afrika dengan nama Uni Afrika atau African Union . Sejarah berdirinya Uni Afrika tidak lepas dari berdirinya Organization of African Unity atau OAU. Organsisasi ini berdiri di tahun 1963, tepatnya di negara Ethiopia. Terdapat 32 negara yang menjadi anggota OAU. OAU bertujuan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara Afrika, menjaga kedaulatan negara anggota, menyeleraskan kebijakan dari politik hingga kebudayaan. Pada tahun 1990-an, anggota-anggota OAU merasa bahwa OAU perlu lebih dikembangkan, menyusul adanya politik apartheid. Setelah melalui beberapa pertemuan, OAU kemudian berubah nama menjadi African Union atau Uni Afrika pada tahun 2002. Ibu kota dari Uni Afrika ada di Addis Abada di Ethiopia. Negara Anggota Uni Afrika memiliki 55 negara anggota. Dengan kata lain, semua negara di benua Afrika adalah bagian...