Langsung ke konten utama

Politik Etis, Penyimpangan Serta Dampaknya

Jika pada artikel sebelumnya Kami Sosial Indonesia membahas mengenai pemahaman dan latar belakang dari politik etis, pada artikel kali ini, Kami Sosial Indonesia akan membahas bagaimana penyimpangan yang terjadi selama Belanda menerapkan sistem ini di Hindia Belanda. Simak artikel mengenai politik etis pada artikel berikut ini. Politik etis sesungguhnya punya tujuan yang baik, dimana rakyat Hindia Belanda seharusnya bisa merasakan kesejahteraan dari kerja kerasnya membuat uang untuk Belanda. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak terjadi begitu saja. Kendati memiliki penyimpangan, sesungguhnya politik etis juga memiliki dampak pada kemerdekaan Indonesia.

Penyimpangan Politik Etis yang Terjadi 

Politik etis yang memiliki asas Trias Van deventer, punya 3 program utama, yakni : irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Program irigasi yang sebenarnya berhasil membangun bendungan, nyatanya tidak digunakan untuk mengairi tanah-tanah perkebunan atau pertanian milik rakyat. Nyatanya irigasi justru digunakan untuk mengairi tanah perkebunan milik pemerintah dan juga pihak swasta Belanda. Padahal jika pengairan benar-benar dilakukan ke tanah-tanah milik rakyat, maka bisa jadi tanah semakin subur, dan hasil panen lebih berkualitas.

Sedangkan pada bidang edukasi, Belanda sejatinya membangun banyak sekolah lengkap dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Namun, sayangnya yang bisa menikmati sekolah ini tidak semua orang. Hanya kaum dari kalangan bangsawan, kaum pendatang asing (pendatang asal arab dan china), serta kaum yang keluarganya bekerja sebagai pegawai negeri saja yang bisa merasakan sekolah. Rakyat kecil tidak bisa merasakan sekolah akibat adanya diskriminasi ini. Tentunya kunci suatu masyarakat bisa sejahtera adalah dengan pendidikan yang merata. Nyatanya politik etis yang diharapkan bisa membawa masyarakat Hindia Belanda pada kesejahteraan lewat edukasi hanyalah mimpi belaka.

Selain dua program tersebut, masih ada satu program terakhir, yakni transmigrasi. Program ini adalah pemerataan penduduk di wilayah lain, sehingga tidak terjadi kepenuhan penduduk di wilayah-wilayah tertentu. Nyatanya, program transmigrasi ini adalah bentuk dari pekerjaan kontrak. Penduduk di wilayah Jawa diminta untuk pergi merantau ke pulau Sumatera dan juga ke Suriname untuk bekerja kontrak di wilayah-wilayah perkebunan milik Belanda. Masyarakat yang tidak sanggup untuk bekerja, mencoba untuk melarikan diri, namun justru ditangkap oleh Belanda dan dihukum. Orang yang diketahui kabur akan ditangkap oleh polisi dan dikembalikan ke tempat kerja.

Dampak dari Politik Etis

Kendati memiliki penyimpangan, politik etis sejatinya memiliki dampak yang besar bagi Hindia Belanda, bahkan bagi Indonesia saat ini. Dalam bidang irigasi, meskipun pada saat penerapannya di masa lalu tidak digunakan untuk rakyat Hindia Belanda, tetapi, pada saat Indonesia sudah merdeka, saluran irigasi ini justru bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Saluran irigasi buatan Belanda ini dipakai untuk pertanian setelah Indonesia merdeka, sehingga mampu membuat pertanian Indonesia lebih berkembang. Dari segi transmigrasi, sebenarnya berdampak pada pemerataan penduduk, khususnya di wilayah Sumatera. Transmigrasi juga berdampak pada pertukaran kultur antara suku Jawa dengan penduduk di Suriname. Indonesia dan Suriname memiliki hubungan yang erat, serta kesamaan budaya akibat transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda.

Sedangkan dari bidang edukasi, politik etis memunculkan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Dengan hadirnya pendidikan, beberapa orang Indonesia mendapatkan ilmu yang lebih luas. Hadirnya pendidikan memunculkan kaum-kaum berpendidikan yang membantu memerdekakan Indonesia dari penjajah. Dengan pendidikan, semakin banyak rakyat Indonesia yang lebih kritis terhadap hak-hak manusia, serta semakin bergelora semangatnya untuk membantu membebaskan Indonesia dari jajahan kolonial. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Sosial dan Masyarakat

Lembaga sosial mungkin sering terdengar oleh masyarakat, tetapi tak jarang dari masyarakat mengerti fungsi dari lembaga sosial, dan apa dampak dari lembaga sosial tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Lembaga sosial sejatinya adalah sebuah lembaga yang berfokus dalam menegakkan norma-norma di masyarakat, mengatur interaksi dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk menyelesaikan serta menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan sosial. Lembaga sosial sering juga disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, biasanya adalah lembaga yang tidak mementingkan keuntungan atau non-profit, namun beberapa lembaga sosial juga merupakan lembaga profit. Lembaga sosial tidak jauh berbeda dari organisasi, yang memiliki tujuan dan kesepakatan bersama, tergantung dari apa ideologi yang dianut. Lembaga sosial memiliki beberapa jenis, setidaknya ada 7 jenis, yakni ; lembaga sosial keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, hukum, dan budaya. Lembaga sosial dalam bidang-bidang ter...

Lembaga-lembaga di Organisasi Uni Eropa (European Union) - Bagian Ketiga

Dalam menjalankan organisasi Uni Eropa yang trans-nasional, diperlukan setidaknya 7 lembaga yang memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan organisasi ini. 7 lembaga tersebut diantaranya : Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Artikel mengenai lembaga-lembaga di Uni Eropa akan dibagi menjadi 3 artikel. Berikut ini adalah bagian ketiga atau terakhir yang akan membahas tentang  Mahkamah Eropa dan Mahkamah Audit Eropa.  Bagian pertama mengenai lembaga di Uni Eropa, silahkan klik link berikut  ini , dan untuk bagian kedua, silahkan klik link berikut ini . Mahkamah Eropa Mahkamah Eropa merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Uni Eropa, menurut hukum Uni Eropa. Hakim yang ada dalam mahkamah Eropa ini terdiri dari 28 orang, sesuai dengan jumlah anggota negara Uni Eropa. Setiap negara akan diwakili oleh 1 orang hakim. Saat ini Mahkamah Eropa memiliki satu orang Presiden yang bernama Vass...

Masih Bingung Beda MPR dengan DPR? Simak Artikel Berikut Ini!

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kita mengenal lembaga legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). Kedua lembaga ini sering disangkut pautkan, terlebih kedua lembaga ini juga saling berkaitan dan berhubungan. Mungkin yang kerap kali membingungkan masyarakat adalah anggota DPR juga anggota MPR, dan sangat mungkin bahwa tugasnya akan bersinggungan. Namun, apa perbedaan antara MPR dan DPR yang sesungguhnya? Simak artikel berikut ini untuk mengetahui perbedaan dua lembaga besar negara Indonesia ini.  Pemilihan Anggota DPR dan MPR Meskipun sama-sama badan legislatif, MPR dan DPR memiliki cara yang berbeda dalam merekrut anggotanya. Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sedangkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR, anggota DPD, dan perwakilan golongan tertentu, hal ini mengartikan jika seseorang adalah anggota DPR, maka ia juga anggota MPR.  Ketua DPR dan MPR dipi...