Langsung ke konten utama

Tentang Kesenjangan Sosial di Masyarakat Indonesia


Kesenjangan Sosial: Gambaran Umum

Robert H. Wade (2014) menjelaskan bahwa kesenjangan sosial bisa terjadi saat sumber daya yang ada di dalam suatu masyarakat tidak tersebar secara merata. Hal ini umumnya terjadi dikarenakan pemakanaan secara normatif dan kulturan, seperti pemaknaan terhadap gender dan peranan sosial. Kesenjangan sosial juga di sebabkan oleh adanya perbedaan preferensi dalam memenuhi kebutuhan sosial yang ditentukan oleh pihak yang berwenang di masyarakat, aturan agama, garis keturunan, gengsi, ras, etnik, gender, umur, orientasi seksual dan kelas sosial.

Kesenjangan Sosial dan Disparitas Kultural

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial. Samuel Huntington (1996) dalam bukunya yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, menjelaskan bahwa salah satu sebab daripada kesenjangan sosial adalah adanya disparitas identitas yang turut berkembang di era pasca-Perang Dunia Dingin. Thesis utama dari Huntington menekankan pada perbedaan budaya sebagai sumber utama konflik di masa mendatang, terutama melibatkan masyarakat western dan non-western. Hal ini dipicu oleh semakin maraknya arus westernisasi yang mengikis keberadaan masyarakat lain. Benjamin Barber juga menambahkan dalam karyanya yang berjudul Jihad vs McWorld bahwa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional atau minoritas, seperti naiknya esktrimisme, sebagai upaya menghalau adanya kesenjangan sosio-kultural tersebut.

Kesenjangan Sosial dan Disparitas Ekonomi

Kesenjangan sosial berkaitan dengan kesenjangan ekonomi, yang biasanya dideskripsikan atas dasar distribusi pemasukan atau kekayaan yang tidak merata, merupakan jenis kesenjangan sosial yang sering diteliti. Ilmu ekonomi dan sosiologi secara aktif menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk meneliti dan menjelaskan kesenjangan ekonomi. Salah satu pendekatan tersebut adalah paparan yang disajikan oleh J.H Booke (1953) dalam bukunya yang berjudul Economics and Economic Policy of Dual Society. Menurut Booke, negara-negara berkembang cenderung berada dalam situasi ekonomi dualistik, di mana dalam satu masyarakat yang sama terdapat dua praktik cara praktik ekonomi yang dilakukan dalam timeframe yang sama; praktik ekonomi modern dan praktik ekonomi tradisional. Dalam konteks Indonesia sendiri, hal ini dapat ditinjau dari semakin maraknya transaksi berbasis digital dan dependent terhadap teknologi yang umumnya ditemukan di daerah sentral metropolitan. Namun di sisi lain, masih diterapkannya sistem pembayaran konvensional dan tradisional secara kartal di daerah suburban dan rural.


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga-lembaga di Organisasi Uni Eropa (European Union) - Bagian Ketiga

Dalam menjalankan organisasi Uni Eropa yang trans-nasional, diperlukan setidaknya 7 lembaga yang memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan organisasi ini. 7 lembaga tersebut diantaranya : Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Artikel mengenai lembaga-lembaga di Uni Eropa akan dibagi menjadi 3 artikel. Berikut ini adalah bagian ketiga atau terakhir yang akan membahas tentang  Mahkamah Eropa dan Mahkamah Audit Eropa.  Bagian pertama mengenai lembaga di Uni Eropa, silahkan klik link berikut  ini , dan untuk bagian kedua, silahkan klik link berikut ini . Mahkamah Eropa Mahkamah Eropa merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Uni Eropa, menurut hukum Uni Eropa. Hakim yang ada dalam mahkamah Eropa ini terdiri dari 28 orang, sesuai dengan jumlah anggota negara Uni Eropa. Setiap negara akan diwakili oleh 1 orang hakim. Saat ini Mahkamah Eropa memiliki satu orang Presiden yang bernama Vass...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Tahu Lebih Banyak Tentang Organisasi African Union

Sejarah Berdiri Tidak hanya Eropa yang memiliki persatuan negara satu benua, negara-negara di benua Afrika juga mendirikan persatuan negara-negara di benua Afrika dengan nama Uni Afrika atau African Union . Sejarah berdirinya Uni Afrika tidak lepas dari berdirinya Organization of African Unity atau OAU. Organsisasi ini berdiri di tahun 1963, tepatnya di negara Ethiopia. Terdapat 32 negara yang menjadi anggota OAU. OAU bertujuan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara Afrika, menjaga kedaulatan negara anggota, menyeleraskan kebijakan dari politik hingga kebudayaan. Pada tahun 1990-an, anggota-anggota OAU merasa bahwa OAU perlu lebih dikembangkan, menyusul adanya politik apartheid. Setelah melalui beberapa pertemuan, OAU kemudian berubah nama menjadi African Union atau Uni Afrika pada tahun 2002. Ibu kota dari Uni Afrika ada di Addis Abada di Ethiopia. Negara Anggota Uni Afrika memiliki 55 negara anggota. Dengan kata lain, semua negara di benua Afrika adalah bagian...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Integrasi Sosial Bisa Terhambat, Apa Alasannya?

Jika pada artikel sebelumnya, telah dibahas pengertian singkat mengenai integrasi sosial. Di dalam artikel telah disebutkan bahwa interaksi sosial masyarakat menjadi kunci terjadi integrasi sosial. Simak artikel mengenai integrasi sosial dalam artikel berikut ini. Namun, sejatinya integrasi sosial bisa terhambat, atau bahkan gagal jika terjadi beberapa alasan. Apa sajakah alasan terhambatnya integrasi sosial tersebut? Integrasi sosial memiliki syarat utama yaitu toleransi. Ya, jika masyarakat saling bertoleransi, maka integrasi sosial bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa melebur menjadi satu kesatuan, dan menghasilkan fungsi yang baru. Namun, jika masyarakat sulit untuk bertoleransi satu sama lain, maka intergrasi sosial juga akan terhambat. Masyarakat yang saling menutup telinga, tidak menerima satu sama lain, dan enggan melebur menjadi satu, bisa menghambat terjadinya integrasi sosial. Masyarakat yang acuh, yang tidak peduli satu sama lain, dan tidak melakukan interaksi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya