Langsung ke konten utama

Pemahaman Sederhana Oposisi dan Koalisi Dalam Dunia Politik

Jika kita sering mengikuti berita-berita politik beberapa tahun terakhir, kita mungkin mengerti dinamika-dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Misalnya saja, pada pemilu tahun 2009, saat Prabowo Subianto bersama Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Partai Gerindra dan PDIP bersatu untuk bersama-sama memenangkan pemilu. Namun, hasil akhir pemilu malah membuahkan kemenangan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono. Pada pemilu baik 2014 dan 2019, Prabowo Subianto malah menjadi "lawan" bagi kubu Megawati Soekarno Putri di PDIP. Prabowo yang mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2 pemilu terakhir terus berhadap-hadapan dengan kubu Megawati. Padahal, sebelum dua pemilu terakhir, keduanya berada dalam satu kubu.

Perpindahan kubu seperti itu sebenarnya sudah umum di dunia politik. Pelaku politik akan mencari cara untuk mendapatkan kedudukannya sebagai pemangku kebijakan di pemerintahan. Dengan relasi dan jaringan, hal ini tentunya dapat diwujudkan. Dalam dunia politik, untuk membangun relasi, diperlukan adanya kesamaan tujuan, ideologi, bahkan kepentingan. Untuk itu terdapat istilah koalisi dan oposisi di dalam dunia politik. Jika kesamaan tujuan, ideologi dan kepentingan ini bisa sejalan, maka pemain politik akan berada dalam satu koalisi saat musim politik tertentu. Tetapi, apabila tujuan, ideologi, dan kepentingan tidak sama dan tidak satu jalur, maka kemungkinan pelaku politik akan menjadi oposisi.

Oposisi dan koalisi biasa terjadi pada level partai politik. Partai politik yang memiliki kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama biasanya akan tergabung menjadi suatu koalisi dan mendukung suatu wacana tertentu. Tetapi bila terjadi oposisi atau beda kubu dalam politik, maka bisa terjadi penyerangan secara verbal melalui kritik, propaganda, bahkan bisa ke level makar. Kubu koalisi partai bisa menyerang koalisi partai yang lainnya.

Dalam kasus Prabowo yang mewakili partai Gerindra dengan Megawati yang mewakili partai PDIP, besar kemungkinan pada 2009 lalu mereka punya tujuan dan ideologi yang sama. Namun, pada tahun 2014 dan 2019 terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan, sehingga berubahnya koalisi menjadi oposisi terjadi. Tetapi, jangan dikira bahwa posisi koalisi dan oposisi akan berlangsung selamanya dan tanpa terputus. Koalisi bisa saja terpecah, dan masuk ke kubu oposisi, tergantung dari bagaimana partai koalisi menginginkan arah dan tujuan partainya. Tidak perlu kaget apabila pada pemilu selanjutnya, mungkin saja Gerindra kembali bersama PDIP, mengingat saat ini Prabowo telah menjadi menteri di kabinet Joko Widodo.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga-lembaga di Organisasi Uni Eropa (European Union) - Bagian Ketiga

Dalam menjalankan organisasi Uni Eropa yang trans-nasional, diperlukan setidaknya 7 lembaga yang memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan organisasi ini. 7 lembaga tersebut diantaranya : Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Artikel mengenai lembaga-lembaga di Uni Eropa akan dibagi menjadi 3 artikel. Berikut ini adalah bagian ketiga atau terakhir yang akan membahas tentang  Mahkamah Eropa dan Mahkamah Audit Eropa.  Bagian pertama mengenai lembaga di Uni Eropa, silahkan klik link berikut  ini , dan untuk bagian kedua, silahkan klik link berikut ini . Mahkamah Eropa Mahkamah Eropa merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Uni Eropa, menurut hukum Uni Eropa. Hakim yang ada dalam mahkamah Eropa ini terdiri dari 28 orang, sesuai dengan jumlah anggota negara Uni Eropa. Setiap negara akan diwakili oleh 1 orang hakim. Saat ini Mahkamah Eropa memiliki satu orang Presiden yang bernama Vass...

Tahu Lebih Banyak Tentang Organisasi African Union

Sejarah Berdiri Tidak hanya Eropa yang memiliki persatuan negara satu benua, negara-negara di benua Afrika juga mendirikan persatuan negara-negara di benua Afrika dengan nama Uni Afrika atau African Union . Sejarah berdirinya Uni Afrika tidak lepas dari berdirinya Organization of African Unity atau OAU. Organsisasi ini berdiri di tahun 1963, tepatnya di negara Ethiopia. Terdapat 32 negara yang menjadi anggota OAU. OAU bertujuan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara Afrika, menjaga kedaulatan negara anggota, menyeleraskan kebijakan dari politik hingga kebudayaan. Pada tahun 1990-an, anggota-anggota OAU merasa bahwa OAU perlu lebih dikembangkan, menyusul adanya politik apartheid. Setelah melalui beberapa pertemuan, OAU kemudian berubah nama menjadi African Union atau Uni Afrika pada tahun 2002. Ibu kota dari Uni Afrika ada di Addis Abada di Ethiopia. Negara Anggota Uni Afrika memiliki 55 negara anggota. Dengan kata lain, semua negara di benua Afrika adalah bagian...

Integrasi Sosial Bisa Terhambat, Apa Alasannya?

Jika pada artikel sebelumnya, telah dibahas pengertian singkat mengenai integrasi sosial. Di dalam artikel telah disebutkan bahwa interaksi sosial masyarakat menjadi kunci terjadi integrasi sosial. Simak artikel mengenai integrasi sosial dalam artikel berikut ini. Namun, sejatinya integrasi sosial bisa terhambat, atau bahkan gagal jika terjadi beberapa alasan. Apa sajakah alasan terhambatnya integrasi sosial tersebut? Integrasi sosial memiliki syarat utama yaitu toleransi. Ya, jika masyarakat saling bertoleransi, maka integrasi sosial bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa melebur menjadi satu kesatuan, dan menghasilkan fungsi yang baru. Namun, jika masyarakat sulit untuk bertoleransi satu sama lain, maka intergrasi sosial juga akan terhambat. Masyarakat yang saling menutup telinga, tidak menerima satu sama lain, dan enggan melebur menjadi satu, bisa menghambat terjadinya integrasi sosial. Masyarakat yang acuh, yang tidak peduli satu sama lain, dan tidak melakukan interaksi...