Sistem politik otoritarianisme adalah sebuah sistem politik yang terlihat sedikit mirip dengan sistem politik monarki. Bedanya, sistem politik ini tidak mencantumkan kerajaan atau dinasti tertentu. Otoritarianisme berasal dari kata Bahasa Inggris authority yang berarti wibawa atau kekuasaan.
Sama dengan monarki, sistem politik otoritarianisme hanya mengenal satu pemimpin kekuasaan. Namun, pemimpin kekuasaan ini tidak diperoleh seperti monarki yang berasal dari sistem tahta, tetapi bisa siapa saja yang bisa menakhlukan negara tersebut.
Penekanan Pada Masyarakat
Sistem ini sangat menentang demokrasi dan kebebasan hak individu. Pemilihan orang-orang pemangku kebijakan dalam sistem ini tertutup, dan dibawah kendali siapapun penguasanya. Dalam sistem politik ini, tidak ada bentuk timbal balik atau diskusi dalam penentuan kebijakannya., semua harus bersumber dari penguasa. Rakyat perlu menaati semua keinginan penguasa, atau mereka bisa mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan penguasa. Penekanan dan pemaksaan sangat mungkin terjadi dalam berjalannya politik.
Sistem politik ini rawan sekali dengan adanya praktek korupsi, karena sang penguasa bisa berkuasa semau mereka sendiri. Hal ini mengingat bahwa sistem ini memungkinkan penguasa berkuasa sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Selain korupsi, sistem ini juga rawan akan sistem masyarakat yang tidak berkembang, dan cenderung stagnan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri, dan membiarkan penguasa untuk mengatur mereka.
Hanya Korea Utara
Negara di dunia yang masih menggunakan sistem ini adalah Korea Utara. Korea Utara dikenal dengan pemimpin otoriternya, Kim Jong Un--anak dari penguasa Korea Utara sebelumnya, Kim Jong Il. Jong Un menerapkan sistem penguasa mutlak ada di tangannya, seperti halnya monarki. Rakyat di Korea Utara tidak bisa bergerak bebas dan mengekspresikan dirinya, bahkan dalam urusan agama. Rakyat Korea Utara dipaksa tidak memiliki agama apapun, dan tidak boleh mempercayai agama apapun.
Di Korea Utara tidak ada internet yang bebas diakses oleh warga negaranya. Internet hanya bisa diakses di tempat-tempat tertentu dan oleh orang-orang tertentu. Kebebasan berbicara pun juga dibatasi di negara ini. Tidak boleh ada diskusi atau ruang berkumpul terjadi di negara ini. Karena adanya diskusi bisa mengancam pemerintah. Apabila menentang pemerintah, maka rakyat bisa dihukum penjara atau dibunuh oleh pihak berwenang.
Sama dengan monarki, sistem politik otoritarianisme hanya mengenal satu pemimpin kekuasaan. Namun, pemimpin kekuasaan ini tidak diperoleh seperti monarki yang berasal dari sistem tahta, tetapi bisa siapa saja yang bisa menakhlukan negara tersebut.
Penekanan Pada Masyarakat
Sistem ini sangat menentang demokrasi dan kebebasan hak individu. Pemilihan orang-orang pemangku kebijakan dalam sistem ini tertutup, dan dibawah kendali siapapun penguasanya. Dalam sistem politik ini, tidak ada bentuk timbal balik atau diskusi dalam penentuan kebijakannya., semua harus bersumber dari penguasa. Rakyat perlu menaati semua keinginan penguasa, atau mereka bisa mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan penguasa. Penekanan dan pemaksaan sangat mungkin terjadi dalam berjalannya politik.
Sistem politik ini rawan sekali dengan adanya praktek korupsi, karena sang penguasa bisa berkuasa semau mereka sendiri. Hal ini mengingat bahwa sistem ini memungkinkan penguasa berkuasa sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Selain korupsi, sistem ini juga rawan akan sistem masyarakat yang tidak berkembang, dan cenderung stagnan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri, dan membiarkan penguasa untuk mengatur mereka.
Hanya Korea Utara
Negara di dunia yang masih menggunakan sistem ini adalah Korea Utara. Korea Utara dikenal dengan pemimpin otoriternya, Kim Jong Un--anak dari penguasa Korea Utara sebelumnya, Kim Jong Il. Jong Un menerapkan sistem penguasa mutlak ada di tangannya, seperti halnya monarki. Rakyat di Korea Utara tidak bisa bergerak bebas dan mengekspresikan dirinya, bahkan dalam urusan agama. Rakyat Korea Utara dipaksa tidak memiliki agama apapun, dan tidak boleh mempercayai agama apapun.
Di Korea Utara tidak ada internet yang bebas diakses oleh warga negaranya. Internet hanya bisa diakses di tempat-tempat tertentu dan oleh orang-orang tertentu. Kebebasan berbicara pun juga dibatasi di negara ini. Tidak boleh ada diskusi atau ruang berkumpul terjadi di negara ini. Karena adanya diskusi bisa mengancam pemerintah. Apabila menentang pemerintah, maka rakyat bisa dihukum penjara atau dibunuh oleh pihak berwenang.
Komentar
Posting Komentar