Langsung ke konten utama

Penjelasan Sederhana Oligarki Politik Beserta Contohnya

Pernahkah anda mendengar istilah oligarki politik? Jika anda kebingungan dan ingin mengetahui pengertian oligarki politik secara sederhana, maka silahkan simak artikel berikut ini. Kami Sosial Indonesia telah merangkum pengertian oligarki politik secara sederhana dan apa contohnya.

Pengertian Oligarki Politik

Kata oligarki sendiri berasal dari Bahasa Yunani, óligon dan arkho. Oligon memiliki arti sedikit, sedangkan arkho berarti memerintah. Kedua kata tersebut melahirkan istilah baru, oligarki atau Oligarkhía. Istilah oligarki dimaksudkan bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan atau dipegan oleh kelompok elit kecil yang berjumlah sedikit. Kelompok kecil yang terbentuk bisa berasal dari masyarakat yang berhubungan dengan kekayaan (pengusaha), militer, dan keluarga.  

Oligarki politik sendiri dimaksudkan sebagai praktik politik segelintir elit (kelompok kecil) yang tidak melibatkan rakyat dalam memutuskan kebijakan. Baik kebijakan biasa, ataupun kebijakan penting, kelompok elit ini akan memutuskannya sendiri. Rakyat hanya perlu menerima kebijakan tersebut, karena kelompok elit ini akan menutup rapat diskusi bersama dengan aktivis maupun masyarakat. Elit oligarkis merasa bahwa merekalah yang berhak merumuskan arah bangsa ke depan. Di luar kelompok elit, suara mereka tidak akan didengar karena berbeda kepentingan dengan kelompok elit tersebut.

Di semua negara, tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok elit yang berusaha menjalankan pemerintahan ini ada di dalam struktur pemerintahan. Kelompok elit ini tentunya memiliki kepentingannya tersendiri. Bisa saja kebijakan yang coba dijalankan kepada rakyat hanya untuk kepentingannya tersendiri, tanpa mementingkan rakyatnya. 

Contoh Oligarki Politik

Contoh oligarki politik pernah terjadi di Uni Soviet saat era kekuasaan Stalin. Saat era kekuasaan Stalin berlangsung, kebijakan dan pemerintahan hanya bisa dijalankan oleh anggota partai komunis yang mendukung Stalin. Oligarki politik juga pernah terjadi secara terang-terangan dan masif oleh mantan Presiden Indonesia, Soeharto atau pada era Orde Baru. Seperti yang diketahui, Soeharto berusaha mengendalikan Indonesia lewat kekuasaannya, dan caranya membuat peraturan tersendiri yang menguntungkan dirinya sendiri. 

Saat ini praktik oligarki politik di Indonesia masih terjadi walau tidak secara terang-terangan. LIPI melalui Tempo mengatakan bahwa alasan Indonesia masih memiliki oligarki politik adalah karena ketimpangan ekonomi serta aktor politik dari orde baru seperti pemegang kekuasaan politik, pengusaha bisnis, serta militer masih berkeliaran mencoba mengendalikan Indonesia dalam kelompok elit kecil. Perumusan RUU yang menjadi kontroversi akhir-akhir ini dicurigai sebagai bentuk oligarki politik.

Sumber :

https://geotimes.co.id/op-ed/oligarki-menguat-dan-reformasi-2-0/
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki
https://news.detik.com/kolom/d-4712768/revisi-uu-md3-dan-oligarki-politik-kekuasaan
https://nasional.tempo.co/read/1190381/oligarki-politik-menguat-ini-penyebabnya-menurut-peneliti-lipi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Sosial dan Masyarakat

Lembaga sosial mungkin sering terdengar oleh masyarakat, tetapi tak jarang dari masyarakat mengerti fungsi dari lembaga sosial, dan apa dampak dari lembaga sosial tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Lembaga sosial sejatinya adalah sebuah lembaga yang berfokus dalam menegakkan norma-norma di masyarakat, mengatur interaksi dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk menyelesaikan serta menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan sosial. Lembaga sosial sering juga disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, biasanya adalah lembaga yang tidak mementingkan keuntungan atau non-profit, namun beberapa lembaga sosial juga merupakan lembaga profit. Lembaga sosial tidak jauh berbeda dari organisasi, yang memiliki tujuan dan kesepakatan bersama, tergantung dari apa ideologi yang dianut. Lembaga sosial memiliki beberapa jenis, setidaknya ada 7 jenis, yakni ; lembaga sosial keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, hukum, dan budaya. Lembaga sosial dalam bidang-bidang ter...

Lembaga-lembaga di Organisasi Uni Eropa (European Union) - Bagian Ketiga

Dalam menjalankan organisasi Uni Eropa yang trans-nasional, diperlukan setidaknya 7 lembaga yang memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan organisasi ini. 7 lembaga tersebut diantaranya : Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Artikel mengenai lembaga-lembaga di Uni Eropa akan dibagi menjadi 3 artikel. Berikut ini adalah bagian ketiga atau terakhir yang akan membahas tentang  Mahkamah Eropa dan Mahkamah Audit Eropa.  Bagian pertama mengenai lembaga di Uni Eropa, silahkan klik link berikut  ini , dan untuk bagian kedua, silahkan klik link berikut ini . Mahkamah Eropa Mahkamah Eropa merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Uni Eropa, menurut hukum Uni Eropa. Hakim yang ada dalam mahkamah Eropa ini terdiri dari 28 orang, sesuai dengan jumlah anggota negara Uni Eropa. Setiap negara akan diwakili oleh 1 orang hakim. Saat ini Mahkamah Eropa memiliki satu orang Presiden yang bernama Vass...

Masih Bingung Beda MPR dengan DPR? Simak Artikel Berikut Ini!

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kita mengenal lembaga legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). Kedua lembaga ini sering disangkut pautkan, terlebih kedua lembaga ini juga saling berkaitan dan berhubungan. Mungkin yang kerap kali membingungkan masyarakat adalah anggota DPR juga anggota MPR, dan sangat mungkin bahwa tugasnya akan bersinggungan. Namun, apa perbedaan antara MPR dan DPR yang sesungguhnya? Simak artikel berikut ini untuk mengetahui perbedaan dua lembaga besar negara Indonesia ini.  Pemilihan Anggota DPR dan MPR Meskipun sama-sama badan legislatif, MPR dan DPR memiliki cara yang berbeda dalam merekrut anggotanya. Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sedangkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR, anggota DPD, dan perwakilan golongan tertentu, hal ini mengartikan jika seseorang adalah anggota DPR, maka ia juga anggota MPR.  Ketua DPR dan MPR dipi...