Langsung ke konten utama

Inilah Alur Pembuatan Undang-Undang (dari RUU menuju UU)

Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan pengesahan revisi RUU KPK yang dicap "melemahkan" KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Namun, sebenarnya siapa saja lembaga negara yang memang bertugas untuk merubah atau menambah perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana alur RUU menjadi UU yang kemudian bisa disahkan dan berlaku di Indonesia? Simak jawabannya dalam artikel yang ditulis Kami Sosial Indonesia berikut ini.

Landasan Hukum Pembuatan Undang-Undang

Sebelum menjadi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, UU harus melalui proses panjang terlebih dahulu. Draft mengenai UU yang akan disahkan disebut sebagai RUU atau Rancangan Undang-Undang. Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), lembaga negara yang berhak untuk menambah dan mengesahkan UU adalah DPR. DPR kemudian bersama Presiden wajib bersepakat untuk membahas RUU.

Untuk dasar hukum proses pembuatan UU ada pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 16 s.d Pasal 23, Pasal 43, Pasal 51 dan Pasal 65 s.d Pasal 74. Sedangkan UU No. 27 tahun 2009 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur pembuatan UU pada pasal 142 s.d 163.

Asal RUU

Berdasarkan kedua UU tersebut, RUU dapat berasal dari DPR dan juga Presiden. Apabila masyarakat ingin mengusulkan UU tertentu, maka masyarakat perlu melalui kajian yang cukup panjang. Sebuah RUU yang ingin diajukan perlu dilengkapi dengan naskah akademik. Naskah akademik wajib disertakan kecuali untuk RUU APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), RUU penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) menjadi UU, dan RUU pencabutan UU atau Perpu.

Masyarakat perlu menyiapkan kajian-kajian RUU bersama kalangan akademik. Biasanya akan terjalin FGD (focus group discussion) antar kelompok masyarakat dengan kalangan akademik untuk membahas suatu RUU. Apabila naskah akademik telah siap, maka selanjutnya RUU akan diserahkan ke DPR.

Alur RUU yang Diterima DPR

DPR kemudian akan memilih apakah RUU tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka RUU akan masuk ke 2 tahap pembahasan melalui rapat paripurna. Internal DPR akan bermusyawarah dan melakukan voting untuk mengesahkan RUU tersebut. Bila RUU mendapatkan persetujuan DPR dan wakil pemerintah lainnya, maka RUU akan diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani dan ditambah kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.

Presiden wajib menandatangani RUU dalam waktu 30 hari. Apabila dalam 30 hari RUU telah ditandatangani presiden, maka RUU tersebut telah sah menjadi UU dan berlaku di Indonesia. Namun, proses ini tidak bisa terjadi begitu saja dalam waktu 1 tahun. Suatu RUU yang sudah diterima DPR perlu waktu bertahun-tahun hingga akhirnya disahkan. Hal ini menyangkut banyaknya RUU yang harus disahkan, dan juga tugas DPR lainnya yang tidak hanya mengurus RUU baru. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Sosial dan Masyarakat

Lembaga sosial mungkin sering terdengar oleh masyarakat, tetapi tak jarang dari masyarakat mengerti fungsi dari lembaga sosial, dan apa dampak dari lembaga sosial tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Lembaga sosial sejatinya adalah sebuah lembaga yang berfokus dalam menegakkan norma-norma di masyarakat, mengatur interaksi dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk menyelesaikan serta menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan sosial. Lembaga sosial sering juga disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, biasanya adalah lembaga yang tidak mementingkan keuntungan atau non-profit, namun beberapa lembaga sosial juga merupakan lembaga profit. Lembaga sosial tidak jauh berbeda dari organisasi, yang memiliki tujuan dan kesepakatan bersama, tergantung dari apa ideologi yang dianut. Lembaga sosial memiliki beberapa jenis, setidaknya ada 7 jenis, yakni ; lembaga sosial keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, hukum, dan budaya. Lembaga sosial dalam bidang-bidang ter...

Ancaman Sosial Budaya pada Era Digital

Ancaman sosial budaya tidak terdengar asing ditelinga kita. Ancaman sosial budaya termasuk dalam ancaman non militer. Maksudnya, sebuah ancaman untuk menghancurkan suatu bangsa tanpa menggunakan jalur militer. Nah sobat Kami Sosial, apakah ancaman sosial budaya dan bagaimana ancaman sosial budaya tersebut dilakukan menggunakan teknologi digital di era digital saat ini? Mari simak artikel berikut ini. Maksud dari Ancaman Sosial Budaya Ancaman sosial budaya berarti ancaman yang ditimbulkan melalui interaksi-interaksi sosial di tengah masyarakat. Interaksi yang menimbulkan ancaman atau konflik tersebut berhubungan dengan kebudayaan. Ancaman ini juga bisa berasal dari dalam, maupun luar budaya masyarakat. Ancaman bisa berupa konflik antar masyarakat, atau masuknya budaya asing yang secara perlahan merusak isi masyarakat. Contoh ancaman sosial budaya yang berasal dari luar adalah masuknya budaya asing yang berasal dari arus globalisasi, yang tidak sesuai di masyarakat, tetapi dicoba u...

Penjelasan Mengenai Kelompok Sosial

Pada pembahasan sebelumnya, Kami Sosial ID telah membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pembahasan tersebut, Kami Sosial ID menjabarkan mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena manusia saling bergantung satu sama lain. Selengkapnya pembahasan mengenai makhluk sosial silahkan klik disini . Definisi Kelompok Sosial Karena sifat naluri manusia yang memang harus berinteraksi satu sama lain, tidak menutup kemungkinan akan terbentuk kelompok akibat interaksi manusia-manusia tersebut. Menurut ahli Sosiologi Soerjono Soekanto , kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup secara bersama karena saling berhubungan satu sama lain secara timbal balik dan saling memengaruhi. Oleh karena itulah faktor yang mendorong terjadinya kelompok sosial adalah kebutuhan manusia itu sendiri untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kelompok sosial juga menjadi alasan makhluk individu untuk terus bersosialisasi. Karena dengan kelompok sosial lah, ...